Yusril Targetkan Revisi UU Narkotika Rampung Akhir 2026
Pemerintah mempercepat revisi UU Narkotika untuk mengatasi lapas overkapasitas dan memperjelas penanganan pengguna serta pengedar narkoba.
PLTS Terapung - Ilustrasi/StockCake
Harianjogja.com, JAKARTA—Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) di Indonesia diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memperluas akses listrik bagi masyarakat di daerah terpencil.
Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Mada Ayu Habsari, mengatakan inklusi sosial dan ketahanan energi menjadi landasan penting dalam pengembangan program PLTS 100 GWp. Salah satu fokusnya adalah menghadirkan akses energi melalui program elektrifikasi desa.
"Inklusi sosial dan ketahanan energi adalah semangat dari target 100GWp, termasuk menghadirkan energi melalui program elektrifikasi desa,” ujar Mada dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut Mada, transisi energi perlu melibatkan masyarakat secara luas. Target pengembangan PLTS hingga 100 GWp menjadi salah satu upaya untuk mendukung tujuan tersebut, terutama bagi wilayah yang masih menghadapi tantangan dalam penyediaan listrik.
Ia menjelaskan sebagian besar desa berada di kawasan terpencil dan memiliki ketergantungan terhadap sektor pertanian serta perikanan lokal. Karena itu, pemanfaatan PLTS untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat dinilai menjadi salah satu solusi yang tepat.
Ketersediaan energi di wilayah tersebut berpotensi mendukung kegiatan ekonomi yang bergantung pada sektor lokal. Dengan demikian, pengembangan energi surya tidak hanya berkaitan dengan penyediaan listrik, tetapi juga perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat dan aktivitas produktif di desa.
AESI Ajak Pemangku Kepentingan Regional Selaraskan Langkah
Mada mengatakan pengalaman Indonesia dalam memberdayakan masyarakat dapat menjadi bahan pembelajaran bagi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Menurut dia, tantangan penyediaan listrik di kawasan tersebut memiliki sejumlah kesamaan.
Tantangan itu mencakup penyesuaian regulasi, proses perizinan, hingga struktur kontrak dalam pengembangan proyek energi. Aspek-aspek tersebut perlu diperhatikan agar pengembangan energi surya dapat berjalan lebih efektif.
AESI pun mengajak para pemangku kepentingan di tingkat regional untuk menyelaraskan langkah dalam mendukung pengembangan proyek energi surya. Mada menilai perizinan yang adaptif dan penggabungan proyek dapat membantu meningkatkan daya tarik investasi.
“AESI mengajak pemangku kepentingan regional menyelaraskan langkah. Dengan perizinan yang adaptif dan agregasi proyek, kita dapat mengubah tantangan ini menjadi daya tarik bagi modal global,” kata Mada.
Penyelarasan kebijakan dan pendekatan dalam pengembangan proyek diharapkan dapat membantu mengatasi hambatan yang dihadapi. Upaya tersebut juga berkaitan dengan peluang menarik modal global untuk mendukung pembangunan energi surya di kawasan.
Prabowo Luncurkan Program PLTS 100 GWp
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program pembangunan PLTS berkapasitas 100 GWp. Tahap awal program tersebut mencakup pembangunan 14 PLTS dengan total kapasitas 5,3 GWp yang tersebar di enam provinsi.
Enam provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
"Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi meluncurkan program PLTS 100 GWp, diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 gigawatt peak," kata Prabowo.
Peluncuran sekaligus peletakan batu pertama program tersebut dilaksanakan di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana.
Prabowo menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GWp dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun. Bahkan, ia menantang tim energi untuk menuntaskan pembangunan tersebut lebih cepat, yakni dalam dua tahun.
Menurut Prabowo, pengembangan PLTS merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemerintah mempercepat revisi UU Narkotika untuk mengatasi lapas overkapasitas dan memperjelas penanganan pengguna serta pengedar narkoba.
Psikolog Efnie Indrianie menjelaskan empat perubahan yang bisa menjadi tanda masalah kesehatan mental dan kapan seseorang perlu mencari bantuan.
Devin/Faathir menjalani ujian baru di Denmark Open 2026 level Super 750. PBSI berharap pasangan muda Indonesia tampil maksimal.
Hasil drawing IBL All Indonesian 2026 menempatkan Satria Muda di Grup A dan Dewa United di Grup B. Turnamen berlangsung 24 Oktober–1 November.
DPR meminta TNI mengusut tuntas dugaan operasional judi online di rumah dinas KPAD Cijantung. Sebanyak 11 warga sipil dan 32 komputer diamankan.
AESI menilai PLTS 100 GWp perlu memperkuat ketahanan energi dan inklusi sosial, termasuk memperluas akses listrik bagi desa terpencil.