Energi Fosil Makin Mahal, Pemerintah Genjot Energi Baru Terbarukan

Pemerintah terus memperkuat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kebijakan yang diambil pemerintah ini menjadi upaya menjawab tantangan tingginya harga energi fosil dunia yang menekan devisa negara.

"Selama satu tahun terakhir, sejumlah proyek EBT seperti bioenergi dan pembangkit listrik ramah lingkungan menunjukkan perkembangan yang signifikan," kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (24/10/2025).

Bahlil mengatakan salah satu program utama pengembangan EBT adalah bioenergi B40, yang merupakan campuran 40 persen bahan bakar nabati dari minyak sawit dan 60 persen minyak solar.

Ia mengatakan hingga September 2025, realisasi program biodiesel 40 persen atau B40 telah mencapai 10,57 juta kiloliter, dengan peningkatan nilai tambah minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) mencapai Rp14,7 triliun.

Selain itu, program tersebut mampu menghemat devisa hingga Rp93,43 triliun, menyerap lebih dari 1,3 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi karbon sebesar 28 juta ton.

"Petani sawit kini menjadi pahlawan energi baru. Program transisi energi ini membuka lapangan kerja baru sambil menjaga kelestarian bumi. Dari kebun sawit rakyat hingga tangki kendaraan bermotor, rantai nilai biodiesel telah menjadi bukti Indonesia mampu menciptakan ekosistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan," kata Bahlil.

Selain bioenergi, program EBT andalan pemerintah lainnya adalah mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) serta memperluas proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

"Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan serta mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW)," ujar Bahlil.

Sepanjang 2025, dua agenda penting menjadi tonggak pelaksanaan kebijakan energi bersih nasional.

Pertama, pada 20 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3,2 gigawatt (GW), dengan 89 persen di antaranya berbasis EBT.

Kemudian, pada 26 Juni 2025, pemerintah kembali meresmikan 55 pembangkit listrik EBT baru dengan total kapasitas 379,7 megawatt (MW), terdiri atas delapan PLTP dan sisanya PLTS yang tersebar di 15 provinsi.

Kementerian ESDM juga memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses energi bersih hingga ke pelosok negeri.

Di sejumlah desa, pembangunan PLTS komunal mulai menurunkan biaya energi sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

"Pemerintah melibatkan koperasi desa dalam transisi energi ini. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan, keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata," kata Bahlil.

Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, pemerintah menargetkan bauran EBT nasional mencapai 19-23 persen pada 2030 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

"Kebijakan ini kembali menegaskan langkah nyata pemerintah dalam mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tantangan global dan dinamika pasar energi dunia," ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.