Bappenas Perkuat AKSARA untuk Percepat Transisi Ekonomi Hijau

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama GIZ Indonesia dan ASEAN memperkuat pemanfaatan Aplikasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (AKSARA) sebagai fondasi utama penyediaan data strategis guna mempercepat transisi ekonomi hijau di Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu mendukung penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berbasis data akurat dan terintegrasi.

Penguatan aplikasi AKSARA menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah daerah agar mampu mengembangkan sistem pelaporan yang mendukung pembiayaan hijau secara efektif dan akuntabel.

Comission Manager Climate and Biodiversity Hub Indonesia GIZ Indonesia & ASEAN, Karin Allgoewer, mengatakan melalui Aplikasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (AKSARA), Pemerintah Indonesia berupaya menghadirkan data penurunan emisi yang lebih akurat, terintegrasi, serta dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Selain memperkuat metodologi penghitungan emisi sesuai standar internasional, kolaborasi tersebut juga difokuskan pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah agar mampu menerapkan sistem pelaporan yang mendukung pembiayaan hijau.

"Kemitraan GIZ mendukung penuh penguatan kapasitas kelembagaan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Aplikasi AKSARA memiliki peran strategis dalam mengubah catatan administratif aksi penurunan emisi menjadi basis data yang valid untuk memperkuat daya saing ekonomi dan terhadap iklim. Penguatan kapasitas daerah ini krusial demi mewujudkan pembiayaan hijau yang tepat sasaran," ujar Karin.

Ia menjelaskan, dalam kerja sama tersebut GIZ mendukung penguatan metodologi penghitungan emisi gas rumah kaca yang akurat dan memenuhi standar internasional. Dukungan juga mencakup integrasi sistem pemantauan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta transisi menuju sistem pelaporan penurunan emisi yang lebih transparan sesuai komitmen Paris Agreement dan standar Enhanced Transparency Framework.

Sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, indikator penurunan emisi gas rumah kaca dan Indeks Ekonomi Hijau kini menjadi bagian penting dalam transformasi ekonomi nasional.

Karena itu, pemerintah memerlukan sistem pelaporan yang mampu menghasilkan data kredibel hingga tingkat daerah. Optimalisasi aplikasi AKSARA menjadi salah satu fokus dalam Lokakarya Nasional 2026 Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon yang diikuti perwakilan Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup dari 38 provinsi.

Menurut Karin, AKSARA memungkinkan pemerintah daerah memetakan, memantau, dan mengevaluasi berbagai aksi penurunan emisi secara berkala. Aplikasi tersebut juga telah terintegrasi dengan fitur Climate Budget Tagging melalui platform CONNECT yang dikembangkan bersama Kementerian Keuangan sehingga belanja daerah untuk program iklim dapat dipantau secara lebih transparan dan akuntabel.

Melalui sistem pelaporan yang transparan dan terukur, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap berbagai proyek pembangunan rendah karbon. Hasil Lokakarya Nasional 2026 juga menegaskan bahwa kualitas data yang dihasilkan pemerintah daerah akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal hijau serta investasi berkelanjutan. Kehadiran AKSARA pun diharapkan menjadi fondasi pengambilan kebijakan transisi ekonomi hijau yang berbasis data sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan rendah karbon di Indonesia, ujar Karin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara