Pakar: Program Bensin E10 Bisa Kurangi Impor BBM, Ini Syaratnya

Harianjogja.com, JAKARTA—Rencana pemerintah menerapkan bensin campuran bioetanol 10 persen (E10) dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Namun, kebijakan tersebut dinilai belum cukup apabila tidak dibarengi percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) serta penguatan transportasi umum.

Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, mengatakan pemanfaatan bioetanol dari bahan baku dalam negeri berpotensi menekan konsumsi bensin berbasis fosil hingga sekitar 10 persen. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi.

“Jika hanya penerapan bioetanol hanya menggantikan sekitar 5–10 persen konsumsi bensin. Sementara itu pertumbuhan kendaraan berbahan bakar fosil tetap saja tanpa diimbangi percepatan adopsi kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) maupun transportasi umum, maka 90–95 persen kebutuhan BBM tetap bergantung pada impor,” kata Putra, Minggu (19/7/2026).

Diversifikasi Energi

Menurut Putra, penerapan E10 memang belum dapat menghapus kebutuhan impor BBM secara menyeluruh. Meski demikian, kebijakan tersebut tetap memiliki peran penting dalam memperluas bauran energi nasional.

Semakin besar pemanfaatan bioetanol yang diproduksi di dalam negeri, semakin besar pula peluang Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri sekaligus memperkuat ketahanan energi dalam jangka panjang.

Pabrik Bioetanol

Putra juga menyoroti pentingnya pemilihan lokasi pembangunan pabrik bioetanol agar biaya distribusi tetap efisien.

Menurutnya, daerah yang telah memiliki basis produksi bahan baku seperti tetes tebu dan singkong layak menjadi prioritas pengembangan industri bioetanol.

Saat ini, Jawa Timur dan Lampung dinilai menjadi wilayah yang paling potensial karena memiliki ketersediaan bahan baku yang memadai.

Di sisi lain, ia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati apabila mempertimbangkan pengembangan bioetanol di wilayah seperti Papua.

“Di sisi lain, pemerintah perlu berhati-hati apabila mempertimbangkan ekspansi ke wilayah seperti Papua, mengingat risiko deforestasi yang dapat ditimbulkan dari pembukaan lahan baru,” sarannya.

Produksi Bioetanol Ditingkatkan

Keberhasilan implementasi program E10, menurut Putra, sangat bergantung pada kesiapan industri bioetanol nasional.

Ia menilai kapasitas produksi bioetanol perlu ditingkatkan secara bertahap dari sekitar 70.000 kiloliter menjadi 1,5 juta kiloliter agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Selain itu, pemerintah juga perlu menjamin pasokan bahan baku berlangsung secara berkelanjutan tanpa mengganggu ketahanan pangan.

Pengembangan bioetanol juga diharapkan mengutamakan pemanfaatan lahan yang sudah tersedia sehingga dampak terhadap lingkungan dapat diminimalkan.

Kepastian Investasi

Putra menambahkan, selain memastikan pasokan bahan baku, pemerintah juga perlu menciptakan kepastian investasi bagi pelaku usaha.

Menurutnya, fluktuasi harga bioetanol harus diantisipasi, termasuk penyusunan skema pembiayaan apabila biaya produksi bioetanol lebih tinggi dibandingkan bensin konvensional.

“Transparansi dalam proses pengambilan keputusan harus menjadi prioritas. Selain itu, masyarakat perlu mendapatkan edukasi bahwa bensin campuran bioetanol memiliki kandungan energi yang lebih rendah sehingga konsumsi bahan bakarnya dapat sedikit lebih boros,” katanya.

Ia juga menilai pemerintah bersama Pertamina perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik bensin campuran bioetanol, termasuk manfaat dan konsekuensi penggunaannya.

Selain sosialisasi yang memadai, penetapan harga yang kompetitif juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap implementasi bensin E10.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara