ISEAI Soroti Risiko Fiskal B50, Usul Skema Dynamic Blending

Harianjogja.com, JAKARTA—Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) merekomendasikan pemerintah menerapkan skema yang lebih fleksibel dalam pelaksanaan mandatori biodiesel B50.

Meski menilai kebijakan yang resmi diterapkan pada Kamis (9/7/2026) itu penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional, ISEAI mengingatkan implementasinya perlu disertai desain kebijakan yang adaptif agar manfaat ekonomi tidak diikuti meningkatnya risiko fiskal maupun tekanan terhadap industri kelapa sawit.

Dalam kajian terbarunya, ISEAI menilai pendekatan mandatori dengan komposisi tetap atau fixed 50% perlu dievaluasi agar pemerintah memiliki ruang penyesuaian ketika kondisi pasar berubah.

ISEAI Usulkan Skema Dynamic Blending Policy

Dalam laporan bertajuk Analisis Ekonomi Politik Komprehensif atas Kebijakan Mandatori Biodiesel B50, ISEAI mengusulkan penerapan Dynamic Blending Policy, yaitu mekanisme pencampuran biodiesel yang dapat disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, misalnya diturunkan menjadi B40 atau B35.

Penyesuaian tersebut dinilai perlu dilakukan ketika selisih harga minyak sawit dan solar (Palm Oil-Gasoil Spread/POGO) melebar hingga melampaui kemampuan pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Pemerintah direkomendasikan untuk menanggalkan pendekatan mandatori kaku [fixed 50%] dan mengadopsi mekanisme pencampuran yang fleksibel," tulis ISEAI dalam laporannya yang dikutip Sabtu (11/7/2026).

Keberlanjutan B50 Bergantung pada Pendanaan BPDPKS

Menurut ISEAI, keberhasilan program biodiesel B50 tidak hanya ditentukan oleh implementasi teknis, tetapi juga kemampuan BPDPKS membiayai insentif biodiesel.

Lembaga tersebut memperkirakan implementasi penuh B50 sepanjang 2026 berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi hingga sekitar Rp65 triliun.

ISEAI menilai skema pendanaan itu akan berjalan optimal ketika harga minyak mentah dunia berada pada level tinggi, sementara harga minyak sawit mentah (crude palm oil atau CPO) relatif moderat.

Sebaliknya, apabila harga minyak dunia turun sementara harga CPO tetap tinggi, selisih harga biodiesel dengan solar akan semakin lebar sehingga kebutuhan subsidi berpotensi meningkat.

B50 Dinilai Punya Manfaat Strategis

Di sisi lain, ISEAI mengakui kebijakan B50 memiliki sejumlah manfaat bagi perekonomian nasional. Program tersebut dinilai mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar.

Pemerintah memproyeksikan implementasi B50 dapat menghilangkan impor sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter solar per tahun serta menghemat devisa hingga Rp170 triliun pada 2026.

Selain itu, program biodiesel juga diharapkan meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit, memperluas penyerapan tenaga kerja, sekaligus menekan emisi karbon.

Soroti Dampak terhadap Industri dan Kendaraan Diesel

Meski demikian, kajian ISEAI mencatat sejumlah konsekuensi ekonomi maupun teknis yang perlu diantisipasi.

Penggunaan biodiesel berbasis Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dinilai berpotensi meningkatkan konsumsi bahan bakar, terutama pada alat berat. Kondisi tersebut dapat mendorong kenaikan biaya operasional sektor pertambangan maupun logistik.

Selain itu, karakteristik FAME juga dinilai berpotensi meningkatkan biaya perawatan kendaraan diesel, khususnya mesin generasi lama.

"Beberapa uji coba akademis mencatat peningkatan konsumsi bahan bakar sekitar 1% hingga 3% dibandingkan dengan B40," tulis kajian ISEAI.

ISEAI Soroti Pasokan CPO dan Pembukaan Lahan Sawit

ISEAI juga mengingatkan meningkatnya kebutuhan minyak sawit untuk memenuhi program B50 berpotensi memengaruhi keseimbangan pasokan domestik.

Berdasarkan kajian tersebut, lebih dari separuh konsumsi CPO dalam negeri telah dialokasikan untuk biodiesel. Kondisi ini dinilai dapat mengurangi volume ekspor sekaligus menekan ketersediaan bahan baku bagi sektor pangan sehingga memunculkan dilema antara kebutuhan energi, pangan, dan ekspor.

Peningkatan kebutuhan CPO juga dinilai berpotensi mendorong pembukaan lahan sawit baru.

Karena itu, ISEAI merekomendasikan pemerintah menghentikan rencana pembukaan perkebunan sawit di Papua dan mengalihkan fokus pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktivitas kebun yang telah ada.

"Pemerintah harus menghentikan rencana pembukaan hutan adat seluas 400.000 hektar di Papua guna menghindari eskalasi konflik agraria dan bencana lingkungan. Sebagai gantinya, pasokan dipenuhi melalui intensifikasi PSR," tulis ISEAI.

Selain itu, ISEAI juga meminta pemerintah mengedepankan penyelesaian konflik agraria dengan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) serta mempercepat pengembangan bahan bakar nabati berbasis Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) yang dinilai lebih kompatibel dengan teknologi mesin diesel modern.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara