Buronan Interpol asal Rusia Dideportasi dari Bali, Ini Kasusnya
Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi WNA Rusia buronan Interpol terkait dugaan penggelapan dan penipuan dengan kerugian Rp1,3 miliar.
Tanaman mangrove - ist/Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng perusahaan swasta dan organisasi masyarakat sipil untuk memulihkan ekosistem mangrove dan padang lamun seluas 13.500 hektare. Program restorasi yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia ini menjadi bagian dari upaya mengembangkan potensi ekonomi karbon biru sekaligus memperkuat mitigasi perubahan iklim.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kolaborasi lintas sektor tersebut merupakan langkah pemerintah dalam memperkuat pengelolaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor kelautan.
Menurut dia, pemanfaatan instrumen ekonomi karbon di sektor tersebut menjadi salah satu strategi Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim global.
“Pengelolaan NEK sektor kelautan merupakan salah satu strategi mitigasi perubahan iklim global di Indonesia yang selaras dengan Second Nationally Determined Contribution (NDC) dan Perjanjian Paris,” kata Trenggono dalam siaran pers KKP di Jakarta, Minggu.
Restorasi Mangrove dan Lamun Tersebar di Tiga Wilayah
Komitmen pemulihan ekosistem pesisir seluas 13.500 hektare tersebut melibatkan sejumlah perusahaan dan organisasi masyarakat sipil. Mereka adalah PT Lentera Karbon Indonesia (Lume Carbon), Apolownia, VNV, PT Yani Kusuma Perkasa (YKP), dan Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI).
Lokasi restorasi dibagi ke dalam tiga kawasan dengan luasan berbeda. Pantai Utara Jawa mendapatkan alokasi 5.000 hektare, Lombok Timur seluas 1.000 hektare, sedangkan wilayah Sumatera mencakup 7.500 hektare.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan pemerintah telah memetakan potensi lokasi restorasi mangrove dan lamun secara nasional hingga mencapai 588.000 hektare.
Keterlibatan perusahaan swasta dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekosistem pesisir. Kolaborasi tersebut sekaligus diharapkan mendukung pengembangan solusi iklim berbasis laut.
KKP Siapkan Skema Perlindungan Masyarakat Pesisir
Dalam pelaksanaannya, KKP memastikan proyek restorasi tidak hanya berorientasi pada pemulihan lingkungan, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat pesisir.
Ada sejumlah prinsip yang wajib diterapkan dalam proyek tersebut. Pertama, persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan. Prinsip ini menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat memperoleh informasi sebelum kegiatan restorasi dilaksanakan.
Kedua, penerapan rencana pembagian manfaat (benefit-sharing plan). Selain itu, proyek juga harus menyediakan mekanisme pengaduan untuk melindungi kepentingan masyarakat pesisir.
Pelaksanaan restorasi mangrove dan lamun tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026. Regulasi ini mengatur pengelolaan kegiatan secara transparan, berbasis sains, dan berkelanjutan.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah mendorong pemulihan ekosistem pesisir sekaligus pengembangan potensi ekonomi karbon biru sebagai bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi WNA Rusia buronan Interpol terkait dugaan penggelapan dan penipuan dengan kerugian Rp1,3 miliar.
BPBD Kota Jogja memperbarui data keluarga rawan banjir di bantaran Sungai Code, Winongo, dan Gajahwong untuk memperkuat evakuasi.
KKP menggandeng swasta merestorasi 13.500 hektare mangrove dan lamun di Jawa, Lombok Timur, dan Sumatera untuk mengembangkan karbon biru.
Royal Enfield Guerrilla Apex 450 model 2026 meluncur di IMOS dengan harga Rp147,8 juta. Simak pembaruan fitur dan warna Hunter 350.
PSS Sleman memahami kekecewaan suporter setelah laga kontra Arema FC dan meminta aspirasi disampaikan tanpa tindakan kekerasan.
BGN memastikan seluruh SPPG yang beroperasi telah memiliki SLHS. Sekitar 1.600 SPPG tidak dioperasikan karena belum memenuhi syarat.