Prabowo Dorong Perhutanan Sosial, 3.238 Hektare Dibagikan

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan perhutanan sosial agar akses legal masyarakat dalam mengelola kawasan hutan bisa memberikan manfaat ekonomi. Salah satu langkah yang disiapkan ialah mengoptimalkan lahan melalui penanaman komoditas bernilai tinggi seperti durian, pala, dan alpukat.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah tidak hanya memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat, tetapi juga ingin memastikan lahan tersebut dimanfaatkan secara produktif.

“Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki 'political will' untuk memberikan akses kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana akses yang sudah diberikan ini dimaksimalkan sehingga menjadi produktif,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut Raja Antoni, produktivitas perhutanan sosial dapat ditingkatkan melalui pemilihan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Jenis tanaman yang dikembangkan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kecocokan kondisi tanah di masing-masing kawasan.

“Pemanfaatannya akan disesuaikan dengan kecocokan tanah untuk ditanami secara masif, misalnya durian, atau komoditas lain seperti pala dan alpukat. Tentu ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Raja Antoni.

Perhutanan Sosial Diharapkan Dukung Ketahanan Pangan

Raja Antoni menjelaskan pengelolaan kawasan perhutanan sosial secara produktif diharapkan memberikan dampak ekonomi berantai atau multiplier effect. Manfaatnya tidak hanya dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, tetapi juga diharapkan mendukung program ketahanan pangan nasional.

Pemerintah ingin akses legal pengelolaan hutan diikuti pemanfaatan lahan yang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

“Tujuan Bapak Presiden memang demikian, bahwa negara tidak hanya sekadar memberikan akses lahan, tetapi juga memastikan lahan tersebut dikelola secara produktif. Ini krusial untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Perhutanan Sosial di Sulteng Capai 163.000 Hektare

Sebagai bagian dari pengembangan program tersebut, Menteri Kehutanan telah menyerahkan lima Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial baru di Sulawesi Tengah.

Lima SK tersebut mencakup total lahan seluas 3.238 hektare dengan penerima manfaat sebanyak 309 kepala keluarga (KK).

Raja Antoni mengatakan penyerahan SK baru itu mencakup dua kabupaten. Dengan tambahan tersebut, total luasan perhutanan sosial di Sulawesi Tengah kini mencapai 163.000 hektare.

“Baru saja kami menyerahkan lima SK Perhutanan Sosial baru dengan luas sekitar 3.000 hektare di dua kabupaten. Dengan tambahan ini, total perhutanan sosial di Sulawesi Tengah sekarang sudah mencapai 163.000 hektare, dan ini sebenarnya angka yang sangat baik,” ujar Raja Antoni.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara