Kontrak Karbon Pertama Indonesia-Norwegia Tembus 12 Juta Ton

Harianjogja.com, ANTALYA—Indonesia dan Norwegia menyepakati kontrak perdagangan karbon pertama dengan potensi pengurangan emisi mencapai 12 juta ton setara karbon dioksida. Kesepakatan yang melibatkan PT PLN dan Global Green Growth Institute (GGGI) tersebut ditandatangani dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki, Rabu.

Penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) berlangsung di Paviliun Indonesia. Kontrak tersebut mencakup proyek energi bersih yang berpotensi menurunkan emisi karbon hingga 12 juta ton setara karbon.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat yang menyaksikan penandatanganan itu mengatakan kerja sama tersebut menjadi bukti pentingnya kolaborasi lintas negara dan dunia usaha dalam upaya menekan emisi.

“Jadi saya rasa ini satu bukti bahwa antar negara, antar bisnis, bisa saling berkolaborasi untuk menurunkan emisi,” kata Jumhur usai menjadi saksi penandatanganan MOPA tersebut.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga pelaku usaha, untuk mencapai target penurunan emisi karbon.

Kerja sama PLN dan GGGI ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Letter of Intent (LoI) dalam COP30 di Belem, Brazil, pada 2025.

Jumhur juga menyampaikan penghormatan kepada Norwegia yang dinilainya sebagai salah satu negara terdepan dalam mitigasi dampak perubahan iklim.

Klaim Pengurangan Emisi Berlaku hingga 2038

Melalui kesepakatan tersebut, PLN dapat mengajukan klaim pengurangan emisi karbon dari operasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung miliknya kepada Norwegia melalui GGGI.

Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon KLH Haryo Pambudi menjelaskan mekanisme klaim dapat berlangsung hingga 2038. Namun, jumlah pengurangan emisi yang dapat diklaim dibatasi maksimal 12 juta ton setara karbon dioksida.

“Ini merupakan dokumen kontrak pertama yang terbesar, yang tercatat du bawah UNFCC,” katanya.

Adapun nilai setiap ton emisi yang diklaim diperkirakan berkisar 20 hingga 40 dolar AS. Besaran tersebut mengacu pada skema yang telah disepakati kedua pihak.

Pemerintah Indonesia juga membuka peluang memperluas cakupan kerja sama perdagangan karbon ke sektor lain di luar energi. Salah satu bidang yang telah diusulkan adalah pengelolaan limbah atau waste.

“Kami berharap tidak hanya di sektor energi, kami juga sudah mengusulkan, misalnya untuk waste atau sektor pengelolaan limbah. Yang kemudian dari sisi Norwegia, apabila nanti ini kerja samanya berjalan dengan bagus, akan kita bisa tambahkan ruang lingkupnya ke sektor lain,” katanya.

Norwegia Dukung Transisi Energi Indonesia

Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrund Asland mengatakan kontrak tersebut memungkinkan negaranya mendanai proyek-proyek di Indonesia yang berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon.

Salah satu proyek yang menjadi bagian dari kerja sama tersebut adalah pengembangan PLTS terapung. Pendanaan itu diharapkan turut mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia.

"Indonesia memiliki ambisi yang baik untuk membangun energi baru dan terbarukan, mereka memiliki target yang berani. Dengan penandatanganan ini, saya berharap kami dalam berkontribusi lebih banyak pada transisi energi kepada PLTS, dan juga pada penurunan emisi," ucapnya.

Kesepakatan Indonesia dan Norwegia ini menjadi bagian dari kerja sama internasional dalam pembiayaan proyek penurunan emisi. Selain sektor energi bersih, peluang pengembangan perdagangan karbon juga terbuka untuk bidang pengelolaan limbah dan sektor lainnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara