Biofuel 2G Pasca-B50 Terkendala Biaya, Teknologi, dan Bahan Baku

Harianjogja.com, JAKARTA— Pengembangan bahan bakar nabati (biofuel) generasi kedua atau second generation (2G) setelah implementasi program B50 diperkirakan menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibanding peningkatan campuran biodiesel berbasis minyak sawit. Selain membutuhkan investasi besar, pengembangan biofuel canggih juga masih terkendala pasokan bahan baku, kesiapan teknologi, infrastruktur, hingga kepastian kebijakan.

Pandangan tersebut disampaikan Ekonom Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti. Menurutnya, transisi menuju biofuel generasi berikutnya memerlukan dukungan pendanaan dan regulasi yang jauh lebih kuat dibanding pengembangan biodiesel konvensional.

Biaya Pengembangan Biofuel Generasi Kedua Sangat Besar

Yayan menjelaskan tantangan utama berasal dari sisi pembiayaan. Berdasarkan kurva biaya penurunan emisi yang dikembangkannya, setiap teknologi biofuel memiliki kebutuhan investasi yang berbeda.

Ia menyebut teknologi co-processing membutuhkan biaya sekitar US$28 per ton CO2. Sementara itu, Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) memerlukan sekitar US$58 per ton CO2, teknologi berbasis selulosa mencapai US$115 per ton CO2, sedangkan biofuel berbahan alga membutuhkan sekitar US$225 per ton CO2.

Menurutnya, kebutuhan pendanaan untuk mencapai pengembangan biofuel generasi kedua diperkirakan mencapai US$9 miliar.

"Frontier 2G hanya mampu membiayai sendiri sekitar 30 dari kira-kira 52 juta ton penurunan emisi tahunan yang disiratkan rencana energi nasional, dan sama sekali tak mencapai frontier 2G. Bahan bakar canggih membutuhkan lembaga yang dirancang berbeda untuk membiayainya," katanya kepada Bisnis, Kamis (16/7/2026).

Ketersediaan Bahan Baku Masih Terbatas

Selain pendanaan, pengembangan biofuel generasi kedua juga menghadapi kendala pasokan bahan baku.

Menurut Yayan, Indonesia hingga kini masih mengandalkan minyak sawit generasi pertama sebagai bahan baku utama biodiesel. Di sisi lain, pasokan bahan baku alternatif seperti minyak jelantah maupun limbah cair pabrik kelapa sawit masih terbatas.

Pengembangan biofuel juga harus mempertimbangkan persaingan penggunaan lahan dengan sektor pangan serta upaya menjaga kawasan gambut yang memiliki cadangan karbon tinggi.

Teknologi dan Infrastruktur Belum Sepenuhnya Siap

Yayan menilai teknologi biofuel berbasis selulosa maupun alga masih belum berkembang secara komersial dalam skala besar.

Sementara itu, produksi Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) maupun Sustainable Aviation Fuel (SAF) membutuhkan investasi kilang yang sangat besar sehingga memerlukan dukungan investasi jangka panjang.

Selain kesiapan teknologi, penggunaan biofuel generasi berikutnya juga membutuhkan penyesuaian infrastruktur, mulai dari kompatibilitas mesin kendaraan hingga peningkatan kapasitas penyimpanan dan sistem distribusi bahan bakar.

Kepastian Kebijakan Dinilai Masih Menjadi Hambatan

Menurut Yayan, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kepastian regulasi pemerintah.

Ia menilai peta jalan nasional saat ini belum menetapkan target pengembangan biofuel generasi kedua maupun mekanisme harga karbon. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha masih menahan keputusan investasi.

"Karena peta jalan belum menetapkan target 2G atau harga karbon, investor menghadapi masalah ayam-dan-telur. Tak ada mandat, tak ada pasar. Tak ada pasar, tak ada pabrik," ujarnya.

Yayan menilai kejelasan arah kebijakan akan menjadi faktor penting untuk mempercepat pengembangan biofuel generasi kedua sekaligus mendukung target penurunan emisi nasional di masa mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.