Organda Siap Terapkan B50, Minta Pasokan Solar Tetap Terjamin

Harianjogja.com, JAKARTA— Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan siap menyesuaikan operasional armada angkutan umum dengan penerapan biodiesel B50 yang mulai diberlakukan pemerintah. Meski demikian, Organda menegaskan keberhasilan implementasi B50 sangat bergantung pada jaminan ketersediaan solar di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Selain melakukan penyesuaian teknis pada armada, pelaku usaha transportasi juga meminta pemerintah memastikan distribusi solar berjalan lancar di seluruh daerah. Menurut Organda, kepastian pasokan bahan bakar menjadi faktor paling penting agar pelayanan transportasi kepada masyarakat tidak terganggu selama masa transisi menuju penggunaan biodiesel B50.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda, Adrianto Djokosoetono, mengatakan penerapan biodiesel B50 bukan lagi persoalan siap atau tidak siap. Seluruh operator angkutan, kata dia, harus mampu beradaptasi dengan kebijakan energi nasional melalui berbagai penyesuaian operasional.

"Jadi, kalau berbicara masalah B50, bukan masalah siap dan tidak siap, kita pasti harus menyesuaikan, itu satu. Dengan berbagai macam teknik operasional kan kita cukup pengalaman dari sejak zaman dulu," kata Adrianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Adrianto menjelaskan armada angkutan yang saat ini beroperasi pada dasarnya belum dirancang secara khusus untuk menggunakan biodiesel B50. Oleh karena itu, proses penyesuaian teknis harus dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan operasional di lapangan.

"Kendaraannya kan tidak disiapkan untuk B50. Tapi kita akan menyesuaikan," ujarnya.

Meski berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah, Organda menilai prioritas utama saat ini bukan hanya penerapan B50, melainkan memastikan solar tersedia secara merata di seluruh SPBU. Ketersediaan bahan bakar dinilai jauh lebih penting dibandingkan persoalan harga maupun peningkatan kadar campuran biodiesel.

"Masalah B50, kita lebih fokus bagaimana solar itu ada. Jadi di setiap rapat selalu kita minta, kita mohon solar itu ada di mana pun ada SPBU-nya setiap saat. Itu lebih penting dibandingkan harga, lebih penting dibandingkan B50 atau yang lebih tinggi lagi nanti," tegasnya.

Menurut Adrianto, kelancaran distribusi solar menjadi penentu utama operasional angkutan umum. Tanpa jaminan pasokan yang memadai, layanan transportasi kepada masyarakat berpotensi terganggu meskipun pelaku usaha telah melakukan berbagai penyesuaian terhadap penggunaan biodiesel B50.

Ia menambahkan, Organda secara konsisten menyampaikan kepada pemerintah dalam berbagai forum bahwa ketersediaan solar di seluruh wilayah Indonesia merupakan kebutuhan mendasar bagi keberlangsungan layanan transportasi nasional.

Hingga saat ini, kata Adrianto, kendala pasokan solar masih ditemukan di sejumlah daerah, antara lain Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, dan beberapa wilayah lainnya. Karena itu, implementasi biodiesel B50 diharapkan berjalan beriringan dengan penguatan distribusi bahan bakar agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

"Karena operasional konsekuensi teknis itu bukan kita kesampingkan, kita akan menyesuaikan. Kita akan menyesuaikan. Intinya cuma itu. Tapi kalau solarnya tidak ada kita tidak bisa apa-apa," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan, mengatakan penerapan biodiesel B50 memang membutuhkan sejumlah penyesuaian teknis karena spesifikasinya belum sepenuhnya selaras dengan standar kendaraan berteknologi Euro.

Ia menjelaskan kandungan fatty acid methyl ester (FAME) dalam biodiesel di berbagai negara umumnya berkisar 12,5%, sedangkan Indonesia menerapkan campuran hingga 50% melalui program B50.

Menurut Kurnia, penggunaan biodiesel B50 berpotensi memunculkan sejumlah tantangan teknis pada kendaraan yang menggunakan teknologi exhaust gas recirculation (EGR) maupun AdBlue. Di antaranya adalah risiko penumpukan sludge dan penyumbatan pada sistem silencer kendaraan.

Konsekuensinya, pelaku usaha harus melakukan penyesuaian pola operasional, termasuk memperpendek interval penggantian filter solar sehingga biaya perawatan armada meningkat.

Kurnia mengatakan Organda telah menyampaikan berbagai masukan kepada pemerintah mengenai tantangan teknis tersebut sejak implementasi program B20, kemudian B30, B40, hingga pemberlakuan mandatori B50 yang mulai diterapkan pada 1 Juli 2026.

Meski menghadapi sejumlah tantangan, Organda menegaskan tetap mendukung kebijakan penerapan biodiesel B50 sebagai bagian dari strategi energi nasional. Organisasi tersebut berharap pemerintah terus menjamin ketersediaan solar di seluruh Indonesia agar proses transisi menuju penggunaan biodiesel dengan campuran lebih tinggi dapat berlangsung lancar tanpa mengganggu layanan transportasi bagi masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara