Kasus Korupsi Nikel Eks Ketua Ombudsman Mulai Disidang Pekan Depan
Sidang perdana kasus korupsi nikel yang menjerat eks Ketua Ombudsman Hery Susanto dijadwalkan digelar di PN Jakarta Pusat pada 24 Juni 2026.
Foto ilustrasi SPBU. - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan implementasi program B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun sepanjang tahun ini. Kebijakan tersebut diyakini dapat menekan impor solar sekaligus memperkuat pemanfaatan energi berbasis sumber daya domestik.
Selain berkontribusi terhadap pengurangan ketergantungan pada bahan bakar impor, program B50 juga diperkirakan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, mulai dari peningkatan nilai tambah industri sawit hingga penciptaan jutaan lapangan kerja.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan penerapan B50 akan menurunkan kebutuhan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh langsung terhadap berkurangnya volume impor solar dan meningkatnya penghematan devisa negara.
"Di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp157,28 triliun," kata Anggia dalam konferensi pers percepatan program strategis pemerintah di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu.
Menurut Anggia, penggunaan biodiesel B50 menjadi langkah lanjutan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. Kebijakan ini juga melanjutkan program mandatori biodiesel yang sebelumnya diterapkan melalui B40.
Nilai penghematan devisa yang diproyeksikan pada tahun ini meningkat dibandingkan capaian tahun lalu.
Saat pemerintah masih menerapkan mandatori B40 pada 2025, penghematan devisa tercatat mencapai Rp133,3 triliun. Dengan implementasi B50, nilai penghematan tersebut diperkirakan meningkat sekitar 17,9%.
Selain mengurangi impor solar, program B50 juga diperkirakan memberikan manfaat bagi sektor perkebunan dan industri pengolahan sawit nasional.
Kebijakan ini berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebesar Rp24,68 triliun. Di sisi lain, implementasi B50 diproyeksikan mampu menyerap sekitar 2,21 juta tenaga kerja dan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.
Dengan berbagai dampak tersebut, Anggia menilai program B50 tidak hanya memberikan manfaat terhadap neraca perdagangan Indonesia, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Karena implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita. Sehingga, manfaat secara ekonominya akan lebih banyak dirasakan oleh petani sawit kita," jelasnya.
Ia menambahkan kebijakan B50 menjadi semakin penting di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang dipengaruhi perkembangan geopolitik global. Kondisi tersebut berdampak terhadap harga energi, termasuk di Indonesia.
Menurut Anggia, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM melalui pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.
Sebagai bagian dari persiapan implementasi, pemerintah telah menjalankan berbagai tahapan uji coba B50 sejak tahun lalu guna memastikan kesiapan teknologi dan operasional di berbagai sektor pengguna.
Anggia menjelaskan uji teknis B50 untuk sektor otomotif telah dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada Juni 2026.
Selain sektor otomotif, pemerintah masih melaksanakan pengujian pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan yang ditargetkan rampung pada Semester II 2026.
Pemerintah juga terus melanjutkan uji teknis B50 pada sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik meskipun prosesnya belum sepenuhnya selesai.
Meski sejumlah pengujian masih berlangsung, pemerintah memastikan implementasi B50 tetap akan dilakukan secara serentak mulai 1 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.
"Walaupun di beberapa sektor tahap uji teknisnya masih berjalan, tapi kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak," imbuh Anggia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Sidang perdana kasus korupsi nikel yang menjerat eks Ketua Ombudsman Hery Susanto dijadwalkan digelar di PN Jakarta Pusat pada 24 Juni 2026.
Sebanyak 61,2% remaja Sleman tinggal bersama anggota keluarga perokok. Dinkes menilai lingkungan keluarga masih menjadi pemicu utama perilaku merokok.
Kisah sukses pengembangan kakao di Kalurahan Bunder, Kabupaten Gunungkidul, menjadi sorotan dalam kegiatan Rembag Kaistimewan
Jadwal Piala Dunia 2026 malam ini menghadirkan empat laga penting, termasuk Meksiko vs Korea Selatan dan Ceko vs Afrika Selatan.
Perlinsos Digital berbasis AI ditargetkan meluncur akhir 2026 untuk memperbaiki data bansos, menekan kebocoran anggaran, dan meningkatkan akurasi penerima bantu
Wapres Gibran mendorong pelibatan kantin sekolah, pesantren, gereja, hingga orang tua murid dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.