Di KTT ASEAN, Prabowo Minta Maaf soal Dampak Kabut Asap
Prabowo menegaskan komitmen Indonesia menangani karhutla di KTT ASEAN. Sebanyak 104 perusahaan tengah diselidiki kepolisian.
Foto ilustrasi energi alternatif, dibuat menggunakan Artifical Intelligence.
Harianjogja.com, SURABAYA— Upaya lepas dari ketergantungan bahan bakar minyak (BBM) mulai digarap serius oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya. Kampus ini mengembangkan berbagai inovasi energi, dari sawit hingga laut, untuk memperkuat kemandirian energi nasional di tengah tekanan krisis global.
Langkah ini tidak hanya berbasis riset di laboratorium. ITS mulai mengarah pada implementasi nyata dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia di berbagai wilayah Indonesia.
Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat ITS, Fadlilatul Taufany, menegaskan bahwa ketahanan energi tidak cukup hanya mengandalkan cadangan energi fosil. Diperlukan terobosan teknologi untuk menghadirkan sumber energi alternatif yang berkelanjutan.
“Ketahanan energi perlu didukung teknologi berbasis potensi lokal,” ujarnya di Surabaya, Senin (6/4/2026).
Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah konversi crude palm oil (CPO) menjadi bensin biogasolin melalui teknologi Benwit. Upaya ini menjadi langkah konkret memanfaatkan komoditas domestik sebagai sumber energi pengganti BBM.
Tak berhenti di darat, ITS juga mengembangkan Renewable Energy Integration Demonstrator of Indonesia (REIDI), sebuah laboratorium hidup energi terbarukan terbesar di Indonesia. Fasilitas ini mengintegrasikan berbagai sumber energi seperti photovoltaic, agrovoltaic, biomassa, hingga hidrogen.
“REIDI dirancang untuk menjembatani riset dengan kebutuhan industri dan masyarakat,” kata Fadlilatul.
Melalui REIDI, ITS menguji sekaligus menerapkan teknologi dalam skala nyata. Pendekatan ini dinilai penting agar inovasi tidak berhenti sebagai konsep, tetapi benar-benar berdampak.
Inovasi juga menyasar wilayah pesisir melalui proyek Solar2Wave. Program ini menghadirkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) apung nearshore pertama di Indonesia sebagai solusi energi bersih di kawasan laut.
“Pendekatan berbasis wilayah penting untuk memperluas akses energi bersih,” ujarnya.
Selain itu, ITS turut mengembangkan diversifikasi energi melalui bioetanol, kendaraan listrik, hingga teknologi hydrogen fuel cell. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil secara bertahap.
Untuk mendukung implementasi di masyarakat, ITS juga mengembangkan Kawasan Sains Teknologi (KST) atau Science Techno Park (STP) Otomotif. Sejak 2022, fasilitas ini melayani konversi kendaraan berbahan bakar bensin menjadi motor listrik berbasis baterai.
Menurut Fadlilatul, penguatan ketahanan energi nasional tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi antara riset, kebijakan, dan implementasi agar inovasi dapat diterapkan secara luas.
“Kolaborasi diperlukan agar inovasi dapat diimplementasikan secara luas,” ujarnya.
Langkah ITS ini sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam penyediaan energi bersih dan terjangkau serta penanganan perubahan iklim melalui penguatan riset dan kerja sama lintas sektor.
Upaya dari sawit hingga laut tersebut menunjukkan arah baru transisi energi Indonesia, di mana inovasi lokal mulai mengambil peran penting dalam mengurangi ketergantungan pada BBM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Prabowo menegaskan komitmen Indonesia menangani karhutla di KTT ASEAN. Sebanyak 104 perusahaan tengah diselidiki kepolisian.
Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kemitraan ASEAN-Australia untuk memperkuat stabilitas kawasan, ekonomi, ketahanan pangan, dan energi.
Praktisi pasar modal UMY mengingatkan mahasiswa mengenali prinsip Legal dan Logis (2L) agar terhindar dari investasi bodong.
Pemkab Gunungkidul menggelar pasar murah di 10 lokasi pada November 2026 untuk menekan inflasi yang mencapai 3,12% pada Oktober.
Pemkab Klaten menggelar Larwasda 2026. Linda Benny menyampaikan lima arahan untuk memperkuat pengawasan dan integritas pemerintahan.
Kemenkeu masih mengkaji skema penyaluran dana tambahan Rp100 miliar per provinsi dan minimal Rp20 miliar per kabupaten sesuai arahan Prabowo.