PLN Mobilisasi Pembiayaan Transisi Energi US$2,94 Miliar di COP31
PLN memobilisasi pembiayaan transisi energi US$2,94 miliar di COP31 melalui dukungan sejumlah lembaga keuangan internasional.
Tanaman mangrove - ist/Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Indonesia mulai memanfaatkan kekayaan ekosistem pesisir sebagai modal diplomasi iklim dunia melalui pengembangan proyek karbon biru. Peluncuran tiga proyek mangrove dan padang lamun dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-31 atau COP31 di Antalya, Turkiye, menjadi langkah untuk menghubungkan potensi ekologis dengan pembiayaan dan kerja sama internasional.
Mangrove dan padang lamun memiliki kemampuan menyimpan karbon sekaligus melindungi kawasan pesisir. Potensi tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas kontribusi dalam penanganan perubahan iklim global.
Namun, kekayaan alam saja belum cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan diplomasi karbon biru. Pembuktian ilmiah, tata kelola yang kredibel, dan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan mitra internasional.
Keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari luas ekosistem atau besarnya potensi simpanan karbon. Indonesia juga perlu membuktikan pengurangan emisi, menjaga kelestarian kawasan, serta memastikan masyarakat pesisir mendapatkan manfaat dari pengelolaannya.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan Indonesia memiliki sekitar 3,45 juta hektare mangrove dan 660 ribu hektare padang lamun. Kedua ekosistem tersebut diperkirakan menyimpan karbon hingga 3,4 gigaton.
Besarnya sumber daya itu menjadi modal penting Indonesia dalam mendukung perlindungan ekosistem karbon biru dunia.
Pada 2026, Bappenas meluncurkan Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru 2026–2045. Dokumen tersebut memuat lima pilar utama, yakni kebijakan dan regulasi, kelembagaan, data dan ilmu pengetahuan, pendanaan, serta pemberdayaan masyarakat.
Arah kebijakan tersebut menghubungkan perlindungan alam, kontribusi terhadap penanganan perubahan iklim, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Peta jalan itu juga penting karena potensi simpanan karbon tidak serta-merta dapat menjadi unit karbon yang diperdagangkan. Setiap proyek harus memiliki data dasar, metodologi penghitungan, pengukuran, pelaporan, dan verifikasi.
Hasil penghitungan juga harus tercatat dalam sistem nasional serta memenuhi ketentuan kerja sama karbon yang berlaku.
Kesiapan ilmiah masih menjadi pekerjaan penting, terutama untuk ekosistem padang lamun. Dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang disampaikan kepada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) telah mencantumkan mangrove dalam inventarisasi dan agenda mitigasi emisi.
Sementara itu, untuk padang lamun, pemerintah masih mengembangkan pemetaan nasional, metodologi penghitungan emisi gas rumah kaca, serta identifikasi potensi mitigasi untuk diintegrasikan dalam NDC mendatang.
Perkembangan proyek karbon biru di Indonesia terlihat melalui peluncuran tiga inisiatif dalam COP31. Ketiga proyek tersebut berada di Kalimantan Utara, Pantai Utara Jawa, dan Belitung Timur.
Proyek Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) di Kalimantan Utara mencakup kawasan sekitar 43 ribu hektare. Proyek tersebut memperoleh dukungan pendanaan sekitar 4 juta dolar AS melalui program yang didukung Bank Dunia dan Denmark.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono memperkirakan potensi karbon yang dapat dikompensasikan dari proyek tersebut mencapai 5,5 juta ton setara karbon dioksida melalui skema Verra.
Angka itu masih merupakan perkiraan potensi, bukan kredit karbon yang sudah diterbitkan. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti menyebut M4CR telah berjalan sekitar 3,5 tahun dan masih dalam proses masuk ke Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Dua inisiatif lainnya mencakup kawasan Pantai Utara Jawa sekitar 81 ribu hektare dan Belitung Timur sekitar 14 ribu hektare. Proyek di Belitung Timur mencakup mangrove dan padang lamun sehingga membuka peluang pengelolaan karbon biru dengan mengintegrasikan dua ekosistem pesisir.
Status setiap proyek perlu disampaikan secara cermat. Dokumen usulan kegiatan di Lombok Timur dan sejumlah wilayah Jawa, misalnya, belum berarti proyek telah disetujui, lokasi ditetapkan secara definitif, ataupun hak karbon diberikan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan pemeriksaan administrasi lanjutan dan pengecekan lapangan masih diperlukan sebelum usulan proyek dapat diproses lebih lanjut.
Pembedaan antara tahap pengusulan, pelaksanaan, registrasi, verifikasi, hingga penerbitan kredit karbon menjadi penting untuk menjaga kredibilitas proyek karbon biru Indonesia.
Peluang kerja sama internasional mulai terlihat melalui forum CarbonNex di COP31. Dalam forum tersebut, pemerintah mempertemukan pengembang proyek Indonesia dengan calon pembeli, investor, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan.
Sebanyak 30 proyek dari 17 pengembang dipresentasikan, termasuk enam proyek karbon biru.
Pada penutupan forum, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menyampaikan calon pembeli dari lima negara menunjukkan ketertarikan terhadap transaksi yang melibatkan potensi penurunan emisi hingga 159 ribu ton setara karbon dioksida.
Angka tersebut merupakan hasil penjajakan minat pasar, bukan transaksi yang telah terealisasi.
Secara terpisah, CarbonNex mencatat tiga kesepakatan kerja sama, yakni proyek konservasi Rangkong Basaken, pengembangan biomethane, serta kerja sama perdagangan karbon antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI).
Ketiga kesepakatan tersebut berasal dari inisiatif di sektor lain. Dengan demikian, kesepakatan itu bukan bukti transaksi atas enam proyek karbon biru yang dipresentasikan.
Perkembangan tersebut menunjukkan diplomasi dapat membuka akses terhadap calon pembeli dan sumber pendanaan. Namun, kesiapan teknis tetap menentukan apakah peluang kerja sama dapat diwujudkan.
Indonesia perlu memperkuat metodologi, kepastian hak, pencatatan, dan verifikasi agar proyek pesisir memenuhi standar yang dibutuhkan mitra internasional.
Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka kebijakan nasional untuk mendukung pengembangan nilai ekonomi karbon.
Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional.
Sementara itu, di sektor kelautan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tata cara penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2026 juga memberikan pedoman penentuan lokasi pengelolaan karbon biru.
Kerangka regulasi tersebut menjadi dasar untuk memperjelas lokasi, tata kelola, dan mekanisme penghitungan karbon.
Pelaksanaannya harus menjamin transparansi transaksi, konsistensi data, serta mencegah penghitungan ganda atas penurunan emisi. Pemerintah juga perlu memastikan setiap unit karbon yang ditransfer kepada mitra internasional memperoleh otorisasi sesuai ketentuan.
Kepastian tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap proyek karbon biru Indonesia.
Selain aspek regulasi dan teknis, pembagian manfaat bagi masyarakat pesisir menjadi faktor penting dalam pengembangan proyek karbon biru.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano menegaskan pengembangan proyek karbon biru harus memperhatikan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC), rencana pembagian manfaat, serta mekanisme pengaduan.
Dalam proyek M4CR di Kalimantan Utara, Nani Hendiarti menyebut hampir 50 persen nilai ekonomi karbon biru akan dikembalikan kepada masyarakat pesisir.
Angka tersebut merupakan proyeksi khusus untuk proyek M4CR, bukan ketentuan umum yang berlaku bagi seluruh proyek karbon biru.
Pelibatan masyarakat menjadi penting karena warga pesisir memiliki peran langsung dalam menjaga mangrove dan padang lamun. Pada saat yang sama, mereka juga menghadapi dampak kerusakan ekosistem di wilayah tempat tinggalnya.
Pembagian manfaat yang transparan dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dapat membantu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan perlindungan kawasan.
Sebaliknya, jika manfaat ekonomi hanya terkonsentrasi pada pengembang atau investor, dukungan masyarakat terhadap upaya perlindungan ekosistem berpotensi melemah.
Perdagangan karbon tidak boleh menggeser tujuan utama perlindungan alam. Mangrove dan padang lamun yang masih utuh perlu dijaga, sedangkan restorasi kawasan terdegradasi harus mempertimbangkan kondisi ekologis dan ketepatan pemilihan lokasi.
Kerusakan ekosistem dapat melepaskan karbon yang tersimpan sekaligus menghilangkan fungsi perlindungan pantai. Karena itu, pengembangan proyek karbon biru harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian kawasan pesisir.
Indonesia telah memiliki modal ekologis, peta jalan jangka panjang, dan proyek yang mulai diperkenalkan dalam forum internasional. Tahap berikutnya adalah memastikan seluruh instrumen tersebut berjalan secara terpadu.
Data yang kuat, regulasi yang konsisten, pembiayaan berkelanjutan, dan keterlibatan masyarakat akan menentukan kualitas kontribusi Indonesia dalam diplomasi iklim dunia.
Dari pesisir, Indonesia memiliki peluang memperkuat peran dalam diplomasi iklim global. Pengakuan atas kepemimpinan tersebut akan semakin kuat apabila potensi mangrove dan padang lamun benar-benar diwujudkan menjadi ekosistem yang terlindungi, pengurangan emisi yang terverifikasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dengan pembuktian tersebut, karbon biru dapat menjadi kontribusi nyata Indonesia bagi masa depan iklim global.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
PLN memobilisasi pembiayaan transisi energi US$2,94 miliar di COP31 melalui dukungan sejumlah lembaga keuangan internasional.
Pelajar 15 tahun meninggal dunia setelah Honda PCX yang dikendarainya tertabrak bus pariwisata di depan SMAN 2 Playen, Gunungkidul.
Sean Gelael resmi menikahi Hana Malasan pada 21 November 2026. Ia memberikan mahar emas 50 gram dan uang tunai Rp21.112.026.
Polda DIY menyebut tiga dari 24 personel yang diperiksa terkait kerusuhan 10 November diduga melakukan pelanggaran dan ditempatkan di Patsus.
Leo-Daniel lolos ke final Hong Kong Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan. Daniel masih dalam pemulihan cedera.
OJK mencatat jumlah BPR di DIY turun menjadi 51 hingga triwulan III 2026. Konsolidasi didorong untuk memperkuat modal dan penyaluran kredit.