Bappenas: Kebutuhan Dana Iklim Indonesia Capai US$472,6 Miliar

Newswire
Newswire Selasa, 17 November 2026 12:27 WIB
Bappenas: Kebutuhan Dana Iklim Indonesia Capai US$472,6 Miliar

Ilustrasi perubahan iklim./JIBI

Harianjogja.com, JAKARTA— Indonesia diperkirakan membutuhkan pendanaan iklim sebesar US$472,6 miliar untuk periode 2031–2035. Kebutuhan tersebut tercantum dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dan dinilai tidak dapat dipenuhi hanya dengan mengandalkan anggaran pemerintah.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto menyampaikan besarnya kebutuhan pendanaan tersebut dalam dialog bertajuk “From Climate Plans to Investable Pipelines: Bridging Ambition, Policy, and Finance in Indonesia”.

Agenda itu berlangsung di Paviliun Indonesia, Antalya, Turkiye. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (17/11/2026), Febrian menekankan bahwa tantangan Indonesia bukan hanya soal ketersediaan dana, melainkan juga kesiapan proyek untuk menarik investasi.

“Indonesia memperkirakan kebutuhan pendanaan sebesar 472,6 miliar dolar AS untuk periode 2031–2035, yang tidak dapat dipenuhi oleh keuangan pemerintah saja. Namun, pendanaan hanyalah sebagian dari tantangan,” ungkapnya.

Menurut Febrian, Indonesia juga perlu mengatasi kesenjangan implementasi dengan membangun rangkaian proyek yang benar-benar siap memperoleh investasi. Sebagai negara percontohan Climate Implementation BRIDGE, Indonesia memiliki peluang memperkuat seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penyiapan proyek, hingga pembiayaan.

“Modal tidak hanya mengikuti ambisi. Modal mengikuti kejelasan. Keberhasilan aksi iklim tidak diukur dari ambisi rencana kita, tetapi dari hasil yang dicapai: dari rencana ke pipeline, dari pipeline ke investasi, dan dari investasi ke hasil nyata,” ujar Wamen Febrian.

Bappenas Dorong Kepastian Regulasi dan Kesiapan Proyek

Febrian menilai investasi membutuhkan regulasi yang dapat diprediksi, sponsor proyek yang kredibel, serta pembagian risiko yang jelas. Karena itu, pemerintah, dunia usaha, mitra pembangunan, lembaga keuangan, dan investor perlu bergerak berdasarkan prioritas bersama.

Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah kejelasan kebijakan sekaligus penyiapan proyek yang siap dibiayai. Tahapan tersebut mencakup penyusunan studi kelayakan, pengurusan perizinan, kepastian lahan, serta pemenuhan aspek perlindungan lingkungan dan sosial.

Proyek juga perlu dikelompokkan berdasarkan profil risiko dan disesuaikan dengan sumber pembiayaan yang tepat. Untuk proyek perintis seperti amonia hijau, misalnya, diperlukan kepastian permintaan atau offtake, akses terhadap listrik hijau dengan biaya rendah, serta dukungan kebijakan.

Febrian menegaskan bahwa investasi iklim seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas daripada sekadar menurunkan emisi. Dampaknya diharapkan mencakup penciptaan lapangan kerja yang layak, peningkatan akses energi, penguatan ekonomi lokal, perlindungan penghidupan, dan pembangunan komunitas yang lebih tangguh.

“Investasi iklim harus memberikan lebih dari sekadar penurunan emisi. Investasi ini harus menciptakan lapangan kerja yang layak, meningkatkan akses energi, memperkuat ekonomi lokal, melindungi penghidupan, dan membangun komunitas yang lebih tangguh. Investasi iklim seharusnya menjadi investasi pada manusia,” ucap Wakil Kepala Bappenas.

Model Ekonomi Hijau untuk Menentukan Prioritas

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi menjelaskan model ekonomi hijau membantu pemerintah menentukan program yang perlu diprioritaskan. Melalui pemodelan tersebut, dampak setiap program terhadap emisi, perekonomian, lapangan kerja, dan tingkat kerentanan dapat dipahami.

Namun, penentuan prioritas saja belum cukup. Penyiapan proyek juga menentukan apakah sebuah program dapat menarik pembiayaan. Setiap prioritas karena itu membutuhkan lembaga penanggung jawab, perkiraan biaya, dan penilaian kesiapan.

“Kita bisa menentukan proyek yang membutuhkan pendanaan publik, yang bisa menarik investasi swasta, dan yang membutuhkan kombinasi keduanya. Jalannya jelas, kita menggunakan rencana pembangunan untuk menetapkan arah, pemodelan untuk memilih prioritas, dan penyiapan proyek untuk mengubah prioritas itu menjadi portofolio yang dapat dibiayai oleh mitra pendanaan, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan kita,” ucap Nizhar.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat memilah proyek yang sesuai untuk dibiayai melalui anggaran publik, investasi swasta, maupun kombinasi keduanya.

Investor Soroti Pentingnya Kepastian Kebijakan

Dari perspektif investor, Chief Executive Officer Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) Rebecca Mikula-Wright menyoroti pentingnya pengembangan investable pipelines untuk mendukung transisi sektor ketenagalistrikan Indonesia.

Menurutnya, peta jalan yang matang, kepastian kebijakan, tata kelola yang kuat, serta pembagian risiko secara proporsional menjadi faktor penting untuk mempertemukan kebutuhan pendanaan transisi energi dengan kapasitas investasi sektor swasta.

Rebecca menyebut investor siap mendukung upaya Indonesia menuju ekonomi hijau. Namun, rencana transisi iklim dan prioritas pembangunan perlu diterjemahkan menjadi rangkaian proyek yang layak investasi agar dapat menarik aliran modal.

“Investor siap mendukung langkah Indonesia untuk mencapai ekonomi hijau. Dalam studi terbaru kami tentang ekspektasi investor terhadap peta jalan transisi sektor ketenagalistrikan, kami menyoroti pentingnya rencana transisi iklim dan prioritas pembangunan Indonesia diterjemahkan menjadi rangkaian proyek yang layak investasi. Kejelasan itulah prasyarat agar modal mulai bergerak,” kata Rebecca.

Penguatan kesiapan proyek, kepastian regulasi, dan pembagian risiko menjadi bagian penting dari upaya Indonesia memenuhi kebutuhan pendanaan iklim yang diperkirakan mencapai US$472,6 miliar pada 2031–2035.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara

Share

Yudhi Kusdiyanto
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online