Cegah Karhutla Saat Super El Nino, Pakar IPB Soroti Tata Kelola Lahan

Harianjogja.com, JAKARTA— Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah fenomena Super El Nino 2026 membutuhkan penanganan menyeluruh. Penguatan sinergi antarpemangku kepentingan, kesiapan sarana pencegahan, hingga penegakan hukum yang adil dinilai menjadi bagian penting untuk mengendalikan risiko kebakaran.

Pakar ilmu tanah Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Basuki Sumawinata, menekankan pencegahan dan penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada perusahaan pengelola kawasan. Upaya tersebut perlu melibatkan seluruh pihak yang menguasai atau bertanggung jawab atas suatu lahan.

“Upaya tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya pada kawasan yang berada di bawah pengelolaan perusahaan,,” kata Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kesiapan sarana dan prasarana pencegahan, sistem deteksi dini, serta organisasi pemadaman yang terkoordinasi menjadi faktor penting. Langkah tersebut diperlukan agar potensi kebakaran dapat diantisipasi dan penanganannya berlangsung lebih cepat.

Investigasi Karhutla Harus Berbasis Bukti

Basuki juga menyoroti pentingnya penelitian yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam mengungkap penyebab kebakaran. Hasil investigasi perlu disampaikan secara hati-hati agar dugaan tidak berkembang menjadi tuduhan yang berpotensi memicu kekeliruan dalam penanganan maupun penyusunan kebijakan.

Di sisi lain, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Seluruh pihak yang menguasai atau bertanggung jawab atas suatu kawasan perlu diperiksa berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.

Meski demikian, Basuki mengingatkan keberhasilan penanganan karhutla tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah izin yang dicabut atau pihak yang dijatuhi hukuman.

“Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah kemampuan mencegah kebakaran, mempercepat pemadaman, memulihkan ekosistem, dan memastikan seluruh pihak bertanggung jawab terhadap lahan yang dikuasainya,” ujar dia.

Tata Kelola Lahan Perlu Diperkuat

Basuki menilai ancaman karhutla akibat potensi Super El Nino 2026 harus diantisipasi melalui pendekatan yang lebih luas. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum terhadap perusahaan pemegang konsesi, tetapi juga perlu membenahi tata kelola lahan dan memperkuat langkah pencegahan.

Setiap kasus kebakaran, lanjut dia, juga harus ditangani berdasarkan hasil investigasi ilmiah. Dengan demikian, penanganan tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi turut diarahkan pada pencegahan kebakaran dan pemulihan lingkungan.

“Kondisi kemarau ekstrem memang meningkatkan risiko kebakaran, tetapi besarnya dampak sangat ditentukan oleh kondisi lahan, tutupan vegetasi, serta kesiapan manusia dalam melakukan pencegahan dan pengendalian,” kata Basuki.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara