5.700 Desa Belum Teraliri Listrik, Duit Rp10,3 Triliun Digelontorkan

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah mempercepat program listrik desa (lisdes) dengan meningkatkan anggaran secara signifikan pada 2026. Sebesar Rp10,3 triliun disiapkan untuk memperluas akses listrik ke ribuan desa dan dusun yang hingga kini masih belum terjangkau jaringan kelistrikan nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di berbagai wilayah Indonesia yang belum menikmati layanan listrik. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena akses energi dinilai sebagai fondasi penting bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan percepatan elektrifikasi menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh warga negara memperoleh akses terhadap layanan dasar. Menurutnya, gagasan memperluas program listrik desa mengemuka setelah dirinya berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai masih adanya wilayah yang belum teraliri listrik.

"Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden [Prabowo Subianto]. Saya sampaikan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat," kata Bahlil melalui rilis, Sabtu (20/6/2026).

Selain memenuhi kebutuhan rumah tangga, program listrik desa juga diarahkan untuk mendukung sektor pendidikan, layanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat di daerah terpencil. Pemerintah menilai keberadaan listrik menjadi faktor penting dalam membuka akses informasi dan mempercepat pembangunan wilayah.

Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa sepanjang 2025 pemerintah telah membangun infrastruktur kelistrikan di 1.361 lokasi yang mencakup desa dan dusun. Program tersebut didukung anggaran sebesar Rp3,6 triliun.

Memasuki 2026, alokasi anggaran meningkat hampir tiga kali lipat menjadi sekitar Rp10,3 triliun. Tambahan dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat penyambungan listrik di wilayah yang selama ini masih tergolong gelap atau belum tersentuh jaringan negara.

Bahlil mengakui pembangunan infrastruktur listrik di daerah terpencil sering kali menghadapi tantangan dari sisi keekonomian. Nilai investasi yang dibutuhkan untuk menjangkau wilayah dengan jumlah pelanggan terbatas kerap tidak sebanding dengan potensi pendapatan yang diperoleh.

"Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis, tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat," tegasnya.

Karena itu, pemerintah menerapkan pendekatan pelayanan publik dalam menjalankan program elektrifikasi nasional. Pertimbangan utama bukan semata keuntungan bisnis, melainkan pemerataan akses energi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil, terisolasi, maupun daerah dengan keterbatasan infrastruktur.

Mantan Ketua Umum Hipmi tersebut mengaku memiliki pengalaman pribadi yang membuatnya memahami pentingnya akses listrik bagi masyarakat pedesaan.

“Saya mantan anak kampung yang lahir tanpa listrik, jadi saya tahu kesedihan mereka. Bagaimana orang bisa sekolah pintar, bagaimana bisa akses informasi dengan cepat, bagaimana anak-anak SD bisa belajar dengan baik kalau tidak ada akses digitalisasi. Ini infrastruktur dasar yang wajib kita bangun,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, program listrik desa dijalankan melalui dua skema utama. Pertama, pembangunan jaringan listrik baru untuk wilayah yang belum terjangkau. Kedua, pemasangan sambungan listrik gratis melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan.

Bahlil menjelaskan bahwa sebagian pekerjaan yang masuk target 2025 saat ini telah rampung dan tinggal memasuki tahap peresmian. Sementara itu, pemerintah tengah melakukan pendataan ulang dan inventarisasi kebutuhan di berbagai daerah sebagai dasar pelaksanaan program listrik desa pada 2026 hingga 2027.

“Ini untuk menyelesaikan program 2025, jadi sekarang tinggal peresmian-peresmian saja. Sementara untuk 2026, kita sedang inventarisasi lagi semuanya untuk bisa kita eksekusi sampai 2027,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.