PLTU Cirebon Dicek DEN, Antisipasi Gangguan Listrik Sistem Jamali

Harianjogja.com, JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) melakukan peninjauan langsung ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Expansion berkapasitas 1.000 megawatt (MW) guna memastikan keandalan pasokan listrik di sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali).

Kunjungan yang berlangsung pada Sabtu (13/6/2026) ini menjadi langkah cepat pemerintah merespons berbagai isu terkait ketenagalistrikan yang tengah menjadi perhatian. Dalam agenda tersebut, DEN tidak hanya memantau kondisi operasional pembangkit, tetapi juga mengevaluasi kesiapan dalam mendukung agenda transisi energi nasional.

Anggota Pemangku Kepentingan DEN, Muhammad Kholid Syeirazi, menegaskan bahwa langkah ini penting untuk menjaga stabilitas pasokan listrik nasional, khususnya di wilayah dengan kebutuhan energi tinggi seperti sistem Jamali.

“Kami ingin memastikan pasokan listrik tetap aman dan andal, sekaligus mengidentifikasi potensi kendala yang perlu segera ditangani,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (14/6/2026).

Menurut Kholid, saat ini PLTU masih menjadi tulang punggung sistem kelistrikan nasional. Lebih dari 60% pasokan listrik nasional masih bergantung pada pembangkit berbahan bakar batu bara. Meski begitu, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan jangka panjang untuk mengurangi dominasi energi fosil.

Ia menyebut, porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional saat ini masih berada di kisaran 15,6%. Ke depan, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan hingga mencapai sekitar 70% pada 2060 sebagai bagian dari komitmen menuju net zero emission (NZE).

“Kami mendorong agar komposisi energi ke depan tidak lagi didominasi fosil, tetapi beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan,” katanya.

Selain itu, DEN juga meninjau berbagai upaya yang dilakukan pengelola PLTU dalam mendukung dekarbonisasi. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi efisiensi energi, efisiensi termal, hingga langkah mitigasi emisi karbon.

Kholid menambahkan, arah kebijakan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. Regulasi ini menjadi pijakan utama dalam mempercepat transisi energi di Indonesia.

Sementara itu, Presiden Direktur Cirebon Power, Hisahiro Takeuchi, memastikan bahwa PLTU Cirebon Expansion saat ini beroperasi secara stabil dan mampu menjaga keandalan suplai listrik. Ia juga menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung kebijakan energi nasional serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar.

Peninjauan ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus menjaga pasokan listrik tetap stabil, tetapi juga serius mendorong transformasi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com