OJK Tutup BPR Ceper Permata Artha Klaten, Nasabah Dijamin LPS
OJK cabut izin BPR Ceper Klaten. LPS jamin simpanan nasabah dan proses likuidasi hingga Oktober 2026.
Foto ilustrasi hutan. - Freepik
JAKARTA--Izin pemanfaatan hutan seluas hingga1 juta hektare dicabut pemeirntah karena merusak lingkungan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pencabutan izin 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas mencapai 1.012.016 hektare.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut langsung atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan konsesi hutan bermasalah yang dinilai merusak lingkungan dan mengganggu masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Raja Juli sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025), setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, sehari sebelumnya.
“Secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik, atas perintah Bapak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH yang luasnya sebesar 1.012.016 hektare, termasuk di antaranya di Sumatra seluas 116.198 hektare,” kata Raja Juli.
Lebih lanjut, dia menjelaskan pencabutan izin tersebut menyasar PBPH yang dinilai tidak patuh aturan, merusak lingkungan, serta menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Keputusan resmi pencabutan izin akan dituangkan dalam surat keputusan (SK) dan segera disampaikan kepada publik. Menurut Raja Juli, langkah ini menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam perlindungan hutan dan satwa liar.
Dalam kurun satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, Kementerian Kehutanan telah menertibkan PBPH bermasalah dengan total luasan mencapai sekitar 1,5 juta hektare. Sebelumnya pada 3 Februari 2025, pemerintah telah mencabut 18 PBPH dengan luas sekitar 1,5 juta hektare.
“Ditambah dengan pencabutan hari ini sekitar 1 juta hektare, maka penertiban hutan kita sudah berjalan sangat signifikan,” ujarnya.
Selain menyampaikan kebijakan kehutanan, Raja Juli juga menyampaikan duka cita atas bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dia berharap penanganan bencana dapat berlangsung lebih cepat agar masyarakat terdampak segera kembali menjalani kehidupan normal.
“Kita berdoa dan berharap penanggulangan dampak bencana ini dapat berjalan lebih cepat sehingga masyarakat dapat kembali hidup normal,” kata Raja Juli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI
OJK cabut izin BPR Ceper Klaten. LPS jamin simpanan nasabah dan proses likuidasi hingga Oktober 2026.
Jadwal KRL Solo-Jogja hari ini Minggu 28 Juni 2026 lengkap dari Palur hingga Yogyakarta. Tarif tetap Rp8.000 sekali perjalanan.
Alumni FHUI 1991 menggelar reuni di Bantul dengan menanam pohon bersama lansia dan ABK sebagai legacy bagi lingkungan dan masyarakat.
Polda DIY membangun sumur bor dan menyalurkan air bersih bagi sekitar 550 warga Gunungkidul dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80.
Jadwal KRL Jogja-Solo hari ini Minggu 28 Juni 2026 lengkap dari Yogyakarta hingga Palur. Tarif tetap Rp8.000 sekali perjalanan.
Pertamina mempercepat distribusi BBM subsidi di Madura untuk mengurai antrean Pertalite dan Solar di sejumlah SPBU di empat kabupaten.